Apa Latar Belakang Berdirinya PDRI ?
PDRI adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Gerakan ini dipimpin Sjafruddin Prawiranegara selama delapan bulan yang berpusat di Bukittinggi. Ia mendapat mandat langsung dari Soekarno-Hatta setelah Yogyakarta yang saat itu sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Belanda II. Sjafruddin Prawiranegara menjalankan PDRI dengan bergerilya di hutan Sumatera.
Apa Peran Keberadaan PDRI ?
Keberadaan PDRI membuktikan pada dunia internasional bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih eksis berdiri, meskipun Belanda melakukan agresi besar-besaran terhadap Indonesia. Meskipun berstatus sebagai pemerintahan darurat, bukan berarti susunan pemerintahan di dalamnya dibuat asal-asalan.
PDRI selalu mengadakan kontak dengan para pemimpin di Jawa. Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1948, Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai berikut:
- Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan,
- Mr. Susanto Tirtoprojo, Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda,
- Mr. AA Maramis, Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India).
- dr. Sukiman, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan.
- Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan.
- Mr. Ignatius J. Kasimo, Menteri Kemakmuran/Pengawas Makanan Rakyat.
- Kyai H. Maskur, Menteri Agama.
- Mr. T. Moh. Hassan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- Ir. Indracahya, Menteri Perhubungan.
- Ir. Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum.
- Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Perburuhan dan Sosial.
Kemudian pada 16 Mai 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo, dengan susunan sebagai berikut.:
- Mr. Susanto Tirtoprojo, urusan Kehakiman dan Penerangan.
- Mr. Ignatius J. Kasimo, urusan Persediaan Makanan Rakyat.
- R. Panji Suroso, urusan Dalam Negeri.
Selain itu, dr. Sudarsono, Wakil RI di India, Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India, dan LN. Palar, Ketua delegasi Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional. Dalam situasi ini, secara de facto, Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah Kepala Pemerintah Republik Indonesia.
PDRI juga berperan penting dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram yang mengirimkan berita bahwa PDRI masih berdiri, dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948.
PDRI juga berhasil menjalin hubungan dengan perwakilan Indonesia di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Dengan begitu terbukalah mata dunia mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya.
Apa Dampak Berdirinya PDRI ?
Meski hanya berlangsung selama 7 bulan, keberadaan PDRI memiliki makna penting dalam menunjukkan eksistensi Pemerintahan NKRI secara nasional dan internasional. PDRI mempunyai arti bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena disaat pemerintahan resmi tidak berjalan karena Agresi Militer Belanda, Indonesia tetap mempunyai pemerintahan yang siap dalam memperjuangkan haknya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Dengan adanya PDRI menunjukan bahwa tidak ada kekosongan dalam pemerintahan (vaccum of power) di Indonesia.
Post a Comment
Post a Comment
Silahkan berkomentar dengan Baik dan Sopan
1. Tidak diperkenankan menautkan Link Aktif di Kolom Komentar.
2. Dilarang beriklan dalam Komentar.
Komentar berkualitas dari anda sangat penting bagi kemajuan Blog kami.